Kabar Masjid // Pemerintah tegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi hak rakyat utamanya bansos.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam dialog bersama 457 pilar sosial se-Karesidenan Madiun di Pendopo Ronggo Djoemono, Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ngawi pada Jumat, 21 Februari kemarin.
“Pendamping tidak perlu khawatir soal efisiensi. Jatah untuk rakyat tidak akan dikurangi, malah bansos memungkinkan akan ditambah. Hak masyarakat tetap jadi prioritas,” paparnya.
Pemerintah kembali membuat gebrakan baru dengan dihapusnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Penghapusan itu terjadi karena adanya upaya untuk memperbaiki akurasi data guna memastikan program bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Kebijakan DTKS digantikan oleh Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 pada 5 Februari kemarin dan menjadi titik awal pemutakhiran data nasional.
Adapun perbedaan dari keduanya adalah, DTSEN memiliki cakupan yang lebih luas dan lengkap dibandingkan DTKS.
Jadi, DTSEN memuat data seluruh penduduk Indonesia dari berbagai lapisan sosial dan ekonomi, lain halnya dengan DTKS yang hanya berisi data masyarakat yang berhak menerima bansos.
“Ini adalah pertama kalinya Indonesia memiliki data tunggal nasional yang menyangkut seluruh penduduk. DTSEN akan menjadi rujukan utama semua program sosal dan ekonomi ke depan,” terang Gus Ipul.
Melalui DTSEN, data bisa dirubah (ditambah, dihapus, diperbaiki) melalui dua jalur yakni, formal pemerintah dan partisipasi masyarakat.
“Kalau pendamping sosial melihat ada data yang tidak sesuai, wajib untuk segera menyangah. Validitas data adalah kunci kebijakan yang tepat sasaran,” tambahnya.
Dalam hal ini, lembaga yang ditunjuk untuk memvalidasi data adalah Badan Pusat Statistik (BPS).
Mensos Gus Ipul juga menyampaikan perubahan cara berpikir dalam kebijakan sosial yang diketahui selama ini berat di social protection.
“Presiden menginginkan ada keseimbangan dengan empowerment heavy, agar masyarakat bisa naik kelas,” terangnya.
Dengan pendekatan ini, yang didorong bukan hanya perlindungan bagi kelompok yang rentan melainkan juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi.
“Bantuan permakanan bagi lansia dan disabilitas serta program kewirausahaan yang digulirkan Kementerian Sosial terbukti menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Madiun. Ini berkat kerja keras pilar-pilar sosial di lapangan,” ujar Purnomo.
Mensos mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data yang bisa dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat atau melalui platform digital yang disediakan.
