SURABAYA (kabarmasjid) – Negara punya cara membalas jasa kepada Nahdatul Ulama (NU). Salah satunya dengan cara menyelesaikan sertifikat aset NU sebanyak 80.000 sertifikat selama tahun 2025.
“Ini (penyelesaian sertifikat untuk aset NU) bukan apa-apa, tapi negara ini punya utang kepada NU. Negara ini tidak akan jadi merdeka kalau tidak ada Resolusi Jihad NU 1945,” kata Kepala Kanwil BPN Jawa Timur DR Asep Heri di Surabaya, Minggu (23/2/2025) ketika membuka rapat kerja (raker) Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PWNU Jatim.
Dia mengungkapkan, sertifikat untuk aset NU itu hakekatnya merupakan kewajiban negara kepada NU. Jadi, papar Asep, ini bentuk terima kasih negara kepada NU.
Menurut Asep, tanpa NU dan tentara, Indonesia tidak akan merdeka. Untuk itu, pihaknya menargetkan, 80.000 sertifikat akan diselesaikan BPN.
”Asumsinya, Jatim punya 8.307 desa, kalau satu desa dengan 10 sertifikat, tentunya 80.000 sertifikat, bisa pesantren, masjid, madrasah, musholla,” jelasnya.
Dalam raker LWP PWNU Jatim yang dihadiri Ketua LWP PBNU KH Mardini, Rais Syuriah PWNU Jatim KH Anwar Mansur, Wakil Rais KH Abd Matin Djawahir, Wakil Rais KHA Jazuli Nur, dan Wakil Ketua PWNU Jatim H Mustain itu, Kakanwil BPN Jatim menargetkan 3.000 sertifikat untuk aset NU yang terselesaikan pada 20 Maret 2025.
“Kalau persyaratan lengkap ya bisa Maret ya. Kalau persyarakatan kurang lengkap ya dibahas bersama oleh LWP dan BPN. Kalau tidak ada persyaratan ya dicarikan solusi, misalnya penetapan PN, surat pertanggungjawaban mutlak, kalau aset negara ya izin kepala daerah,” tutur Asep.
Oleh karena itu, Kakanwil BPN Jatim, tegasnya, mengharapkan proses percepatan sertifikasi atasnama badan hukum NU bisa dilakukan. Jadi, negara, lanjut dia, hadir untuk NU melalui wakaf.
”Namanya rapat kerja, ya hari ini rapat, besok sudah kerja ya. Kalau perlu Tim LWP ‘ngantor’ di BPN. Nantinya, sertifikat bukan hanya sosial, tapi bisa juga profit/bisnis,” tambah dia.
Dalam kesempatan itu, Ketua LWP PBNU KH Mardini mengapresiasi kolaborasi LWP dengan BPN Jatim. LWP Jatim, ucapnya, menjadi pilot project LWP secara nasional.
”Karena LWP Jatim sudah bisa mengurus 20.000 sertifikat, LWP Jateng masih 4.000, LWP lain malah masih 1.000-an,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PWNU Jatim H Mustain yang juga mantan Ketua LWP PWNU Jatim menegaskan bahwa PWNU Jatim akan segera menerbitkan surat instruksi ke PCNU untuk gerakan percepatan sertifikasi, karena LWP PWNU Jatim sudah siap berkolaborasi dengan BPN Jatim.
“Apalagi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jatim dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim saksikan MoU sertifikat tanah di Jatim pada 21 November 2024. Selain itu, separuh LWP di Jatim sudah memiliki Tim Penggerak Wakaf,” tandasnya. (*/sip)
